Nama : Rafif Al Farrel Rifandrian Putra
RAMNews.id, – Sebagai mahasiswa, saya melihat demonstrasi besar bertajuk Indonesia Gelap yang digelar
BEM seluruh Indonesia bersama elemen masyarakat kemarin bukanlah sekadar aksi turun ke jalan,
melainkan cermin nyata dari kekecewaan rakyat terhadap arah kebijakan pemerintah. Tagar
#IndonesiaGelap yang sempat viral di media sosial menjadi simbol keresahan kolektif, rakyat
merasa hidup mereka makin sulit sementara pemerintah tampak sibuk dengan jargon
pembangunan dan efisiensi anggaran.
Salah satu isu utama dalam demonstrasi tersebut adalah soal kebijakan efisiensi yang dinilai
justru memberatkan rakyat kecil. Pemangkasan tunjangan dosen dan tenaga pendidikan, regulasi
baru penjualan gas elpiji 3 kg yang menyebabkan kelangkaan, hingga gelombang pemutusan
hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor adalah persoalan nyata yang dihadapi masyarakat sehari-
hari.
Bagi kami, mahasiswa, hal ini sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin negara yang
katanya memiliki anggaran pendidikan 20% dari APBN justru mengurangi kesejahteraan
pendidik? Bagaimana mungkin energi yang menjadi kebutuhan pokok justru makin sulit dijangkau
rakyat kecil?
Kritik berikutnya adalah soal respons pemerintah yang terkesan normatif. Pejabat negara
memang menyebut bahwa penyampaian aspirasi adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun,
kalimat tambahan seperti “jangan membelokkan fakta, seseorang yang menyebut bahwa bubarkan
DPR adalah Tertolol sedunia” justru memberi kesan bahwa pemerintah masih alergi terhadap
kritik. Seolah-olah suara mahasiswa dan rakyat dianggap emosional, tidak penting, dan bukan
fakta. Padahal, data PHK, pemangkasan tunjangan, dan kesulitan ekonomi bukanlah isapan
jempol, melainkan realitas sehari-hari.
Dari sudut pandang mahasiswa, demonstrasi kemarin juga menunjukkan adanya kesadaran
bahwa pemerintah sering gagal mendengar suara rakyat sebelum kebijakan dibuat. Banyak
keputusan lahir dari ruang elit, tanpa partisipasi publik yang memadai. Hasilnya bisa ditebak:
rakyat dirugikan, mahasiswa marah, lalu turun ke jalan. Jika pola ini terus berulang, maka krisis
kepercayaan terhadap pemerintah semakin dalam.
Saya juga menilai bahwa isu Indonesia Gelap bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga soal
masa depan demokrasi. Mahasiswa memilih tidak mengenakan almamater dalam aksi sebagai
simbol bahwa mereka bersatu di atas identitas kampus, demi kepentingan rakyat. Hal ini patut
diapresiasi sebagai bentuk kedewasaan politik generasi muda, bukan malah dicurigai. Justru
dengan kritik inilah mahasiswa menjalankan peran historisnya: menjadi suara moral bangsa ketika
kebijakan negara diluar jalur.
Kritik ini tidak berarti menolak semua upaya pemerintah. Kami paham bahwa negara
menghadapi tantangan ekonomi global, tekanan fiskal, dan kebutuhan efisiensi anggaran. Tetapi
solusi tidak boleh dengan cara memangkas hak-hak rakyat kecil atau mengabaikan kesejahteraan
pendidik. Efisiensi seharusnya dimulai dari pemborosan anggaran di level elit, seperti proyek
mercusuar yang kurang berdampak langsung bagi rakyat, atau biaya birokrasi yang berlebihan.
Saya percaya bahwa demonstrasi Indonesia Gelap adalah peringatan keras: pemerintah harus
lebih transparan, lebih partisipatif, dan lebih berpihak pada rakyat. Jika tidak, bukan hanya
mahasiswa yang akan turun ke jalan, tetapi semua elemen masyarakat yang merasa ditinggalkan.
Dan ketika rakyat kehilangan kepercayaan, stabilitas politik dan legitimasi pemerintah akan berada
dalam bahaya.
Sebagai mahasiswa, saya berharap pemerintah mau membuka ruang dialog yang tulus dengan
rakyat, membangun komunikasi yang baik agar tidak disalahpahami masyarakat, bukan sekadar
merespons setelah tekanan massa memuncak. Karena di balik teriakan dan spanduk di jalan, ada
keresahan nyata yang harus segera dijawab, apakah negara ini benar-benar bekerja untuk rakyat,
atau hanya untuk kepentingan segelintir elit?
Selain itu, penting juga dicatat bahwa demonstrasi Indonesia Gelap kemarin berlangsung
bertepatan dengan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024. Waktu yang dipilih ini bukan tanpa
alasan, melainkan pesan politik bahwa mahasiswa menuntut kepala daerah baru untuk tidak
sekadar menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat, tetapi juga benar-benar berpihak pada
rakyat di wilayah masing-masing. Hal ini memperlihatkan bahwa mahasiswa tidak hanya
menggugat kebijakan nasional, tetapi juga mengingatkan pejabat daerah agar tidak mengulangi
kesalahan yang sama.
Dengan demikian, Indonesia Gelap bukan hanya aksi sesaat, melainkan simbol kesadaran
bahwa demokrasi sejati harus melibatkan rakyat sejak proses perumusan kebijakan, pemerintah
juga harus beretika dalam berkomunikasi, tidak boleh menyinggung perasaan masyarakat, dan
bukan juga pencitraan.
Kesimpulan
Komunikasi pemerintahan dapat diartikan sebagai pertukaran informasi dari pemerintah kepada
masyarakat. Produknya dapat berupa berita/issue, tujuannya untuk membangun public trust,
penyampaian regulasi, respect to society, adanya kesepakatan, penyaluran aspirasi, membangun
citra (good branding), partisipatif, transparansi, kerjasama dan berkoordinasi. Dalam etika
berkomunikasi, terdapat beberapa prinsip yang harus ditanamkan dalam jiwa pemerintah, yaitu :
1. Kejujuran
2. Transparan
3. Akuntabilitas
4. Kesantunan
5. Keadilan dan
6. Kebijakan
Discussion about this post